Jakarta – Duta Besar Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Riyad Mansour menegaskan bahwa bertambahnya negara yang mengakui kedaulatan Palestina akan semakin memberi tekanan bagi Dewan Keamanan PBB untuk menerima Palestina sebagai anggota penuh. Dalam konferensi pers di kompleks Kementerian Luar Negeri RI Jakarta, Kamis (4/7), Mansour menyatakan bahwa Palestina sudah memenuhi seluruh kriteria untuk diakui sebagai sebuah negara dan mengambil peran di PBB. “Bertambahnya negara yang mengakui Negara Palestina akan membuat satu negara yang memiliki hak veto di DK PBB itu semakin sulit mengatakan ‘tidak’,” kata Mansour, merujuk kepada Amerika Serikat yang seringkali memveto usulan resolusi mengenai keanggotaan Palestina. Ia mengatakan, saat ini sudah ada 149 negara yang mengakui kedaulatan Palestina, dan jumlahnya dipastikan akan terus bertambah. Sejumlah negara yang baru-baru ini mengakui Palestina di antaranya Spanyol, Irlandia, dan Norwegia pada Mei 2024, disusul dengan Armenia pada Juni 2024. Pengakuan yang luas tersebut, ucap dia, seharusnya cukup meyakinkan DK PBB untuk menerima Palestina sebagai anggota penuh. “Namun, jika mereka masih belum yakin juga, kita perlu memperkuat tekanan kita, apalagi saat ini kita didukung 149 negara,” kata Mansour. Wakil tetap Palestina di PBB itu meyakini bahwa tekanan yang semakin besar akan meluluhkan resistensi anggota tetap DK PBB terhadap keanggotaan Palestina, sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Ia menyoroti masa ketika anggota penuh PBB sempat tidak bertambah di awal era Perang Dingin akibat anggota tetap DK PBB Uni Soviet dan Amerika Serikat saling memveto usulan keanggotaan negara dari kubu yang berseberangan. Pada akhirnya, kedua negara adidaya tersebut mencapai impas dan sepakat menerima anggota baru dari kedua kubu secara bersamaan, ucap dia. Peningkatan keanggotaan terkini Palestina di PBB terjadi pada November 2012, saat Majelis Umum PBB menyepakati status Palestina sebagai “negara pengamat non-anggota” melalui Resolusi No. 67/19. Sementara itu, komunitas internasional, termasuk Indonesia, terus memperjuangkan Palestina untuk menjadi anggota tetap PBB meski terus takluk terhadap veto AS setiap kali diajukan ke DK PBB, seperti yang terjadi April 2024 lalu. Di tengah veto AS terhadap keanggotaan Palestina, Majelis Umum PBB pada Mei 2024 setuju memberi hak istimewa laksana anggota penuh bagi Palestina melalui Resolusi No. ES-10/23. Sumber: ANTARA

JAKARTA – Biro Komite Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berharap pemerintahan Indonesia selanjutnya tetap memiliki komitmen yang sama untuk Palestina. Hal ini disampaikan Ketua Biro Komite Palestina untuk PBB, Cheikh Niang, usai menemui Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024). Cheikh Niang berharap, pemerintahan baru Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tetap memberikan dukungan yang kuat terhadap Palestina. “Kami menantikan pemerintahan baru Indonesia untuk melanjutkan dukungan,” kata Cheikh Niang dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Kamis sore. Dalam pertemuan dengan Ma’ruf Amin, Biro Komite Palestina untuk PBB dan Wapres disebut sepakat untuk meningkatkan dukungan internasional terhadap rakyat Palestina. “Kami baru saja bertemu dengan Bapak Wakil Presiden dan kami sepandangan dengan Bapak Wakil Presiden terkait kondisi saat ini di Palestina terutama di Gaza,” kata Cheikh Niang. “Kami juga sepakat bahwa upaya internasional harus terus ditingkatkan terutama dukungan dari Indonesia,” ucap Wakil Tetap Senegal untuk PBB itu. Kepada Wapres, Cheikh Niang juga menyampaikan ucapan rasa terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan rakyat Indonesia kepada Palestina. Terlebih, Indonesia sangat komitmen untuk terus mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. “Kami bersyukur atas dukungan Indonesia yang sangat kuat terutama isu Palestina, Indonesia merupakan pemimpin tidak hanya di Asia tapi juga dunia,” kata Cheikh Niang. Sumber : Kompas.com