Oleh: Arif R. Haryono – Pegiat Kemanusiaan
Informasi ini cukup lama tersirkulir di pegiat kemanusiaan. Respon mayoritas yang mendengar kabar ini menolak upaya “evakuasi” (baca: pengusiran paksa) karena justru langkah ini akan melanggengkan agenda gen#sida di bumi Gaza.
Tentu saja upaya tabayyun ke pejabat teras Kemenlu telah dilakukan. Jawabannya adalah sanggahan demi sanggahan. Meski balurannya sangat halus: kami tidak menerima permohonan resmi apapun atas isu yang berkembang.
Kini, kesimpang-siuran itu terjawab oleh sang presiden sendiri.
Saya pribadi mempertanyakan diksi yang digunakan, evakuasi. Sementara di lapangan kita sama-sama mahfum ini langkah awal pengosongan Gaza. Sejalan dengan agenda Trump yang disambut gegap-gempita oleh Netanyahu.
Apakah ini sekedar kepentingan bisnis Trump di Gaza, atau jangan-jangan Trump telah kepincut dengan narasi keTuhanan yang dikembangkan Netanyahu dan kroni zionisnya bahwa Gaza adalah tanah yang dijanjikan bagi diaspora yahudi? Entah, saya malas berspekulasi.
Tapi di luar itu, saya mempertanyakan landasan Presiden Prabowo dalam mengeluarkan kebijakan yang terkesan sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan itu sendiri. Nyatanya? Tidak sama sekali.
Pertama, menerima pengungsi dalam jumlah besar tanpa adanya persiapan yang jelas akan menimbulkan permasalahan keamanan nasional yang tidak sedikit. Iya, meski logika ini bermasalah namun saya sengaja menggunakan perspektif national safety and security salah satu institusi manakala ada gelombang pengungsi Rohingya masuk ke wilayah Indonesia.
Mengapa demikian? Silahkan konfirmasi ke teman-teman yang bergiat di advokasi pengungsi luar negeri.
Lalu kini apa yang membedakan pengungsi Palestina dengan Rohingya dan kelompok pengungsi lainnya? Sama-sama terpersekusi di kampung halamannya. Sama-sama mengalami ketakutan yang luar biasa besar yang membahayakan nyawanya. Namun, kenapa hanya kelompok Palestina yang akan diterima dengan tangan terbuka? Tidak khawatirkah dengan persoalan sosial ekonomi yang kerap dijadikan justifikasi penolakan terhadap pengungsi luar negeri?
Jangan salah tangkap bahwa saya tidak berempati dengan kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Kebalikannya, justru dengan Indonesia menuruti genderang politik kebijakan luar negeri Amerika atas Palestina, itu akan melanggengkan agenda genos#da Netanyahu. Indonesia, thus, berpotensi terseret sebagai kaki tangan komplotan pelaku kejahatan HAM besar.
Ah, saya kerap lupa dengan posisi pak Presiden dalam topik ini. Maafkan keluguan saya!
Kedua, memindah-paksa masyarakat Gaza, dengan dalih kemanusiaan sekalipun, adalah kebijakan yang tidak beranjak pada perlindungan hukum, hak asasi dan kebutuhan dasar masyarakat Gaza sebagai korban kejahatan kemanusiaan. Lebih lanjut, ini adalah langkah taktis agenda genosida di Gaza.
Kita perlu menyepakati bahwa puncak pembelaan adalah penghentian perang. Ujungnya adalah masyarakat Palestina, yang disitu ada muslim, kristen, yahudi, sampai yang atheis, bahu-membahu membangun kembali Gaza. Memindahkan masyarakat Gaza dari lingkup sosiologisnya adalah pengkhianatan atas perjuangan mereka. Apalagi ikut-ikutan dalam genderang bisnis properti Gaza ala Trump.
Kemudian, diksi “sementara” yang digunakan presiden adalah bentuk kenaifan atas kondisi riil yang terjadi. Saya yakin pak presiden mengetahui Nakba dan apa yang terjadi setelahnya. Sederhananya, ratusan ribu masyarakat Palestina dipaksa bermigrasi. Dan mereka tidak pernah bisa kembali. Kata kunci: pemukiman ilegal.
Apa sebenarnya yang dijadikan jaminan Presiden Prabowo bahwa ribuan masyarakat Gaza yang dinyatakan akan dievakuasi sementara itu dapat kembali? Apalagi diimbuhi janji surga mereka akan kembali dengan infrastruktur indah lan menawan.
Terlalu banyak hal yang janggal dari rencana ini. Terlalu besar pula inkonsistensi pemerintah dalam menyikapi persoalan dan solusi perang Gaza dihubungkan dengan sikap yang ditunjukkan terkait penanganan pengungsi luar negeri.
Hemat saya, Indonesia jangan terjebak dalam genderang genosida Trump. Perkuat diplomasi kemanusiaan kita. Pimpin solidaritas Internasional untuk menghentikan perang di Gaza. Jika mau dan mampu, tentunya.[arh]
